Larantuka, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI),Bursa Zamudi,secara resmi membuka Seminar Keadilan Fiskal Nasional di Aula Asa Hotel,Larantuka,Flores Timur, Kamis, (6/11).
Seminar yang bertemakan Revitalisasi Prinsip Keadilan keberimbangan dalam Kebijakan Fiskal Nasional"ini di hadiri oleh sejumlah Kepala Daerah di seluruh Propinsi Nusa Tenggara Timur,termasuk Bupati Lembata P.Kanisius Tuaq, S.P. dan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen,yang juga menjabat sebagai Kordinator Wilayah APKASI NTT.
Seminar ini menjadi wadah penting untuk membahas barbagai Permasalahan,tantangan dan peluang terkait kebijakan Fiskal Nasional yang berdampak pada Daerah.Diskusi mendalam dilakukan untuk mencari solusi atas problematika fiskal yang selama ini membebani Pemerintah Daerah.
Salah satu agenda utama dalam seminar ini adalah penandatanganan Momerandum oleh 11 Kepala Daerah se-Propinsi NTT bersama ketua umum APKASI.Kesepatan bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengatasi masalah fiskal yang di hadapi daerah,sekaligus menyuarakan sikap tegas Pemerintah Daerah terhadap arah kebijakan fiskal nasional yang dinilai mulai menjauh dari semangat Reformasi dan Otonomi Daerah.
Kerja sama terkait program-program Unggulan Pemerintah Propinsi NTT,seperti program satu Desa,satu produk dan Gerakan Beli NTT,juga menjadi sorotan utama.Program-program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan kesejatraan masyarakat.
Ketua Umum APKASI,Bursah Sarnubi,menekankan bahwa keadilan fiskal bukan sekedar urusan angka dan regulasi,tetapi persoalan hati nurani.
Ia juga menegaskan bahwa Apkasi adalah jembatan Strategis yang menghubungkan Pusat dan Daerah,dan keadilan fiskal harus menjadi roh kebijakan nasional bukan sekedar jargon politik.
Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq, menegaskan dukungan penuh terhadap hasil yang di sepakati dalam memorandum NTT.Ia menyatajan bahwa perjuangan keadilan fiskal bagi pembangunan di daerah adalah sebuah keharusan yang perlu di perjuangkan secara kolektif.
Seminar ini menghasilkan sembilan poin utama dalam menyikapi arah kebijakan fiskal nasional,terutama pada Tahun Anggaran 2026.
Selain itu,seminar ini juga menghasilkan solusi konkrit dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan keadilan dan keberimbangan dalam kebijakan fiskal nasional,sehingga dapat mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Wilayah NTT.
Para Kepala Daerah yang hadir menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk konsulidasi sikap terhadap kebijakan pusat yang di nilai mulai menggeser prinsip keadilan dan kemandirian fiskal daerah.
Hasil dari pertemuan ini akan menjadi dasar penting bagi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten dalam merumuskan langkah bersama menyikapi arah kebijakan nasional.
Seminar ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber yang membahas berbagai sudut pandang terkait persoalan fiskal,termasuk Direktur Dana tranfer khusus Direktorat Jenderal Perimbangan KeUangan,Menterian KeUangan dengan materi keadilan dalam hubungan Pusat dan Daerah,dan keadilan dalam Distribusi DAU antar Daerah dengan memperhitungkan kapasitas fiskal.
Begitu juga Direktur Pembangunan Indonesia Timur BAPPENAS menyoroti standar Pelayanan Minimal perspektif Transformasi Perekonomian NTT.sementara Ketua Umum APKASI dengan materinya prospek Agregasi kepentingan daerah di tengah kecenderungan kuat .Sementara Kepala Sub Direktorat Wilayah 3 Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen OTDA mengangkat,adakah framework Baru Otonomi daerah. (KL)
.png)